FIAT JUSTITIA RUAT COELUM  : Biar langit akan runtuh, keadilan tetap ditegakkan (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus - 43 SM) 

Kami ada untuk memberikan solusi atas masalah ANDA

Perpajakan
PENGANTAR HUKUM PAJAK

A.      Pendahuluan

Belajar tentang pajak dianggap rumit oleh kebanyakan orang. Hal ini disebabkan oleh jumlah peraturan perpajakan yang cukup banyak. Belajar pajak memerlukan pemahaman secara garis besar tentang pajak sebelum belajar mengenai detil-detil perpajakan. Pemahaman perpajakanan secara garis besar diharapkan dapat membantu menghadapi sebuah permasalahan apabila kkita dapat mengetahui pada posisi mana sebenarnya masalah perpajakan tersebut berada.

Dasar hukum paling utama bagi berlakunya pajak di Indonesia adalah Pasal 23A UUD 1945 (Amandemen IV) y7ang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang’. Itu berarti semua peraturan perpajakan  haruslah menunjuk pada suatu undang-undang termasuk perangkat hukum di bawahnya sepanjang terdapat pelimpahan dari undang-undang yang mengaturnya.

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 stdtd. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 disebut dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ((UU KUP) adalah bentuk dari tata cara hukum pajak formal. Hukum Pajak Formal mengatur tentang bagaimana hukum pajak material dilakukan agar pajak material seperti PPh atau PPN dilakukan. Secara garis besar dalam UU KUP akan banyak membicarakan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP)). Kewajiban WP seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ,melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pembukuan, penyetoran pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi-sanksi dan lain-lain. UU KUP juga mengatur mengenai hak WP seperti pengajuan keberatan, pengurangan, penghapusam, pembatalan, banding, gugatan, restitusi dan lain-lain. Termasuk pula di dalamnya mengatur kewajiban fiskus untuk menjaga rahasia WP.

Keberadaan UU KUP sangat penting bagi pelaksanaan hukum pajak di Indonesia karena banyaki membicarakan tentang ketentuan formal bagi WP dalam melakukan hak dan kewajibannya. Agar bias melakukan hak dan kewajibannya dengan baik, sangat penting bagi WP untuk mengetahui tentang isi UU KUP tersebut. Apabila WP tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya akan membuat kesulitan bagi WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu, WP tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya akan merugikan WP sendiri seperti dalam hal pengajuan keberatan tidak mengetahui syarat-syaratnya, maka atas SKPKB yang diterima WP hanya bias pasrah saja. Oleh karena itu, untuk mengetaui hak WP dapat melakukan langkah manajemen yang tepat dan menghindari sanksi perpajakan yang berlaku.

Read more...
 
HUBUNGAN ISTIMEWA DAN TRANSFER PRICING

A. Hubungan Istimewa :
Pada dasarnya, nilai transaksi ditentukan berdasarkan proses tawar menawar dan negosiasi antara masing-masing pihak untuk mencapai keuntungan maksimal. Harga yang terjadi adalah harga pasar yang wajar

Read more...
 


BANK

 

 


Berita Terkini

Statistic

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday44
mod_vvisit_counterThis week5
mod_vvisit_counterThis month1395
mod_vvisit_counterAll371920

Webmail